JAKARTA | Koranmegapolitan.co.id – Ketua Umum DPP BARA JP, Willem Frans Ansanay, menegaskan bahwa ketahanan energi nasional, khususnya di sektor kelistrikan, merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Maju. Menurutnya, pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan menjadi faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, serta kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penjelasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terkait pemadaman listrik yang sempat terjadi di sejumlah daerah pada masa kepemimpinan direksi PLN sebelumnya.
Bahlil menegaskan bahwa gangguan kelistrikan tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara secara nasional. Menurut Frans, berdasarkan keterangan Menteri ESDM, pemadaman bergilir lebih banyak dipengaruhi oleh kendala teknis operasional pada sejumlah pembangkit listrik serta kebutuhan pemeliharaan fasilitas yang harus segera dilakukan.
Selain itu, terdapat tantangan dalam penyediaan batu bara kalori menengah dengan spesifikasi sekitar 5.200 kalori yang dibutuhkan beberapa pembangkit listrik. Namun demikian, kondisi tersebut tidak memengaruhi ketersediaan batu bara nasional secara keseluruhan. Pemerintah juga terus melakukan berbagai langkah strategis guna memastikan pasokan energi tetap aman dan terjaga.
Frans menjelaskan, stok batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional saat ini berada dalam kondisi aman dan terkendali. Karena itu, perhatian perlu difokuskan pada peningkatan keandalan infrastruktur, penguatan sistem operasional, serta manajemen pembangkit yang lebih efektif untuk mencegah terulangnya gangguan pasokan listrik.
BARA JP juga menyoroti berbagai keluhan masyarakat terkait pemadaman bergilir dan kenaikan biaya listrik yang sempat menimbulkan keresahan. Menurut Frans, persoalan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh dan transparan agar tidak mengganggu kepercayaan publik terhadap sektor ketenagalistrikan nasional.
Ia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sektor kelistrikan harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan dan evaluasi, lanjutnya, perlu dilakukan secara objektif, profesional, dan berdasarkan fakta.
Pada kesempatan itu, DPP BARA JP juga menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada jajaran Direksi PLN yang baru ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 18 Juni 2026 di Jakarta.
BARA JP berharap direksi baru mampu meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan nasional, mengurangi potensi pemadaman bergilir yang merugikan masyarakat, serta menghadirkan kebijakan yang tidak membebani rakyat.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kepentingan publik, BARA JP meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas setiap dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat apabila ditemukan dalam pengelolaan sektor kelistrikan. Di sisi lain, direksi baru PLN diharapkan dapat bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Frans menegaskan, ketegasan pemerintah dalam menerapkan tata kelola kelistrikan yang baik merupakan bagian penting dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. Listrik yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan akan menjadi penggerak utama pembangunan di berbagai sektor strategis.
“Menjaga keandalan listrik nasional bukan hanya soal energi, tetapi juga tentang menjaga fondasi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” pungkasnya. ( sunu)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!