Koranmegapolitan.co.id, Kota Bekasi - Menjelang peringatan Hari Jadi ke-29 Kota Bekasi pada 10 Maret 2026, berbagai persoalan mendasar masih menjadi sorotan. Mulai dari kondisi infrastruktur jalan, banjir, pengelolaan sampah hingga transportasi publik dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.
Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilang Esa Mohammad, menilai momentum hari jadi kota harus dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi perjalanan pembangunan selama hampir tiga dekade sejak Kota Bekasi resmi menjadi daerah otonom.
Menurut Gilang, usia ke-29 menjadi pengingat perjalanan panjang Kota Bekasi sejak berpisah dari Kabupaten Bekasi hingga berkembang pesat sebagai kota penyangga ibu kota.
“Ini HUT ke-29 adalah proses panjang Kota Bekasi menjadi kota otonom setelah berpisah dari Kabupaten Bekasi. Tidak terasa sudah hampir 30 tahun,” ujar Gilang kepada awak media, Kamis (5/3/2026).
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi yang membidangi infrastruktur, Gilang menyoroti masih banyaknya jalan rusak dan berlubang di sejumlah titik, terutama di wilayah perbatasan dengan Jakarta yang menjadi wajah Kota Bekasi.
Ia mengaku sering menerima laporan masyarakat melalui media sosial maupun pesan pribadi terkait kondisi jalan yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
“Banyak warga DM Instagram dan WhatsApp saya mengeluhkan jalan berlubang di Kota Bekasi. Bahkan ada kendaraan rusak sampai pengendara motor jatuh dan sempat viral,” katanya.
Menurutnya, penanganan jalan rusak seharusnya dapat dilakukan lebih cepat melalui tim Unit Reaksi Cepat (URC) milik Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) tanpa harus menunggu laporan resmi dari masyarakat.
Selain infrastruktur jalan, persoalan banjir juga menjadi perhatian serius. Gilang mengingatkan banjir besar yang terjadi pada 4 Maret 2025 lalu harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Ia menilai penanganan banjir perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk pembenahan sistem drainase dan saluran air agar tidak menimbulkan genangan di titik lain.
“Jangan sampai kita bangun drainase di satu titik, tapi di hulunya bermasalah atau di hilirnya masih terjadi genangan,” tuturnya.
Gilang juga menyoroti persoalan galian proyek yang dinilai merugikan masyarakat. Ia mengapresiasi langkah Wali Kota Bekasi yang menindak galian ilegal, namun meminta pengawasan lebih ketat terhadap proyek-proyek besar, termasuk proyek strategis nasional.
Ia mencontohkan kondisi jalan di kawasan Kalimalang yang mengalami kerusakan akibat bekas galian proyek yang tidak diperbaiki dengan baik.
“Perbaikannya tidak sesuai, jalannya miring dan menjadi kubangan. Ini sangat merugikan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan proses serah terima aset dari proyek-proyek tersebut dilakukan secara transparan serta melibatkan masyarakat.
Di sektor lingkungan hidup, Gilang menyambut rencana pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik untuk menggantikan sistem open dumping. Namun ia mengingatkan agar proses pembebasan lahan dan pembangunan proyek dilakukan secara transparan dan sesuai kajian konsultan.
“Jangan sampai proyek yang tujuannya baik justru berdampak negatif karena dibangun di tengah pemukiman padat,” katanya.
Ia juga menyoroti potensi beban anggaran daerah melalui skema tipping fee yang perlu dikaji secara matang agar tidak membebani APBD.
Di sektor transportasi, Gilang menilai peluncuran layanan Trans Bekasi Keren merupakan langkah positif. Namun ia menyayangkan kurangnya komunikasi antara pemerintah kota dan DPRD terkait skema pembiayaan, kepemilikan armada, hingga sistem tarif layanan tersebut.
“Kami tidak tahu apakah bus itu dibeli dengan APBD, melalui CSR, atau investasi pihak lain. Ini harus transparan karena menyangkut uang negara,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar angkutan umum seperti angkot dapat diintegrasikan sebagai feeder bagi layanan bus tersebut sehingga sistem transportasi kota menjadi lebih efektif.
Di momentum ulang tahun Kota Bekasi ke-29, Gilang berharap pemerintah daerah semakin responsif terhadap laporan masyarakat dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah.
“Persoalan banjir, macet, jalan rusak, sampah hingga transportasi harus menjadi prioritas. Kami di DPRD siap mendukung program yang positif sekaligus menjadi pengawas agar tidak merugikan masyarakat,” tandasnya.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!