KAB.BEKASI | Koranmegapolitan.co.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mulai mematangkan langkah penertiban Pajak Air Tanah (PAT) sebagai bagian dari upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dibahas dalam rapat persiapan yang digelar di Ruang Rapat KH Ma'mun Nawawi, Lantai 2 Gedung Bupati Bekasi, Jumat (29/5/2026).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat undangan bernomor 900.1.13.1/3653/Bapenda/2026 yang ditandatangani Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja.
Sejumlah unsur masyarakat, organisasi kemasyarakatan, LSM, pelaku usaha, dan media massa turut diundang dalam pembahasan tersebut.
Dalam surat undangan dijelaskan bahwa optimalisasi PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memerlukan pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif, mulai dari penagihan, pemungutan, pemeriksaan hingga penegakan peraturan daerah.
Menanggapi langkah tersebut, Pemerhati Kebijakan Publik Gunawan menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan satuan tugas (Satgas) yang digagas Pemerintah Kabupaten Bekasi. Namun, ia menegaskan bahwa pembentukan satgas tidak boleh hanya berorientasi pada penertiban Pajak Air Tanah semata.
"Saya menyambut positif langkah Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dipimpin Plt. Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja untuk membentuk satgas. Namun, kebijakan ini jangan dilakukan setengah hati, harus dilakukan secara serius dan menyeluruh," ujar Gunawan dalam keterangannya melalui sambungan telepon, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, tugas satgas harus diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi PAD yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
"Saya mendorong pembentukan Satgas PAD, bukan Satgas Pajak Air Tanah (PAT). Karena tujuan akhirnya adalah Optimalisasi meningkatkan pendapatan daerah dari seluruh sektor yang menjadi kewenangan pemerintah daerah," tegasnya.
Gunawan menjelaskan, kondisi fiskal daerah saat ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan agresif dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Pasalnya, dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan, sementara beban belanja daerah terus meningkat.
"Dalam kondisi kabupaten hari ini, mohon maaf dana transfer ke daerah berkurang, dan skala fisikal daerah terbebani karena untuk menggaji PPPK mencapai puluhan ribu. Tentunya Pemerintah Kabupaten Bekasi harus memiliki fisikal yang kuat, lalu langkahnya bagaimana? Salah satu melakukan Peningkatan Asli Daerah dengan melakukan pembentukan Satgas Optimalisasi Peningkatan Asli Daerah," ungkap Gunawan.
Ia menilai, PAD Kabupaten Bekasi memiliki banyak sumber yang dapat dioptimalkan. Tidak hanya dari sektor Pajak Air Tanah, tetapi juga pajak reklame, pajak parkir, retribusi persampahan, retribusi pelayanan tertentu, hingga pengelolaan aset daerah.
Selain mendorong optimalisasi pendapatan, Gunawan juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penyampaian realisasi pendapatan daerah kepada publik. Menurutnya, informasi yang selama ini dipublikasikan masih lebih banyak berfokus pada sektor pajak daerah.
"Upaya perbaikan Bapenda dalam sektor realisasi pendapatan yang transfaran namun belum terbuka karena masih berkutat di sektor pajak daerah, belum menyentuh kepada persoalan pada retribusi daerah seperti, pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah, pendapatan pengelolaan aset daerah harusnya dirilis," ungkap Gunawan.
Ia berharap Bapenda dapat menyajikan data realisasi pendapatan daerah secara lebih komprehensif agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan seluruh sumber penerimaan daerah.
"Harusnya Bapenda merilis realisasi dari sektor retribusi daerah, pendapatan daerah, pendapatan lain-lain yang sah, dan pendapatan pengelolaan kekayaan daerah/aset daerah," pungkasnya.
Lebih lanjut, Gunawan menilai pembentukan Satgas Optimalisasi PAD dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, sekaligus meminimalisasi potensi kebocoran pendapatan daerah.
"Harapannya Bapenda harus bisa menggenjot PAD, satgas pun ini sebagai bentuk dorongan agar optimalisasi pendapatan asli daerah tercapai," pungkasnya.
Menurutnya, keberhasilan optimalisasi PAD akan menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Bekasi, sehingga pembangunan daerah dan pelayanan publik dapat berjalan lebih maksimal di tengah tantangan keuangan daerah yang semakin kompleks.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!