Jakarta | Koranmegapolitan.co.id – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutuskan tidak menerima gugatan sengketa Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat dalam perkara Nomor 150/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Jkt.Pst.
Gugatan tersebut diajukan oleh Apip Ifan Permadi dan Daniar Rachmanjani terhadap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP yang diwakili Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Wakil Sekretaris Jenderal Jabbar Idris, serta Uu Ruzhanul Ulum.
Kuasa hukum DPP PPP, Syarif, mengatakan majelis hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima lantaran penggugat dinilai belum menjalani tahapan penyelesaian sengketa internal partai sebagaimana ketentuan yang berlaku.
"Gugatan para penggugat di PN Jakpus diputus tidak dapat diterima karena belum menempuh penyelesaian sengketa internal partai," ujar Syarif, Selasa (26/5/2026).
Menurut dia, putusan tersebut memperkuat posisi kepengurusan DPW PPP Jawa Barat yang saat ini dipimpin Uu Ruzhanul Ulum dan Agus Solihin berdasarkan SK DPP PPP.
Syarif menyebut, pertimbangan hakim merujuk pada aturan penyelesaian sengketa internal partai yang kedudukannya setara dengan Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 juncto Putusan PK Nomor 128/PK/TUN/2023.
"Dengan keluarnya putusan ini, maka sudah jelas dan sah kepemimpinan DPW PPP Jawa Barat sesuai SK yang dikeluarkan DPP PPP, yakni Uu Ruzhanul Ulum dan Agus Solihin," ujar Syarif.
Ia juga mengibaratkan kemenangan tersebut sebagai “hattrick” bagi DPP PPP dalam menghadapi sejumlah gugatan yang berkaitan dengan dinamika internal partai.
"Ibarat main bola, gugatan ini merupakan hattrick bagi DPP PPP dengan skor 4-0. Sudah banyak gugatan yang berguguran, tetapi masih ada pihak-pihak yang mau diprovokasi untuk membuat kegaduhan di internal partai," kata Syarif.
Lebih lanjut, Syarif berharap seluruh kader PPP dapat kembali memperkuat soliditas partai dan fokus menghadapi agenda politik nasional mendatang.
"Saya berharap semua pihak kembali bersatu untuk membesarkan PPP ke depan dalam menyongsong Pemilu 2029, serta tidak lagi membuat kegaduhan dengan cara-cara seperti ini," pungkasnya. (Bgs)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!