JAKARTA | Koranmegapolitan.co.id – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah membangun sistem ekspor satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan yang digagas Presiden Prabowo Subianto bersama CEO Danantara Rosan Roeslani tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan komoditas ekspor nasional.
PP KAMMI menilai pengelolaan ekspor yang terintegrasi dapat menjadi instrumen penting untuk menutup berbagai celah kebocoran penerimaan negara yang selama ini terjadi pada sektor sumber daya alam dan komoditas unggulan Indonesia.
Ketua PP KAMMI Bidang Investasi, Perekonomian dan Keuangan, Arif Rahman M.Ikom, mengatakan sistem ekspor yang terpusat akan memberikan kontrol yang lebih kuat terhadap arus perdagangan komoditas strategis nasional.
"Selama ini Indonesia kerap dirugikan oleh praktik under-invoicing, penyelundupan, hingga manipulasi data ekspor komoditas strategis. Bahkan Presiden Prabowo mengatakan, praktik under invoicing selama 34 tahun menyebabkan kebocoran pendapatan negara hingga US$ 900 miliar atau mencapai Rp 15.400 triliun. Dengan adanya sistem ekspor satu pintu lewat Danantara, negara punya kendali penuh atas volume, harga, dan ke mana kekayaan kita mengalir. Ini adalah kunci utama mencegah kebocoran anggaran dan devisa," ujar Arif dalam keterangan di Jakarta Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, keberadaan Danantara Sumberdaya Indonesia dapat menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Selain meningkatkan transparansi tata kelola ekspor, kebijakan tersebut juga diyakini mampu memperbesar kontribusi sektor komoditas terhadap penerimaan negara.
PP KAMMI mencatat setidaknya terdapat tiga manfaat utama dari implementasi sistem ekspor satu pintu. Pertama, peningkatan devisa negara melalui mekanisme pencatatan yang lebih terintegrasi dan terukur. Kedua, memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global, khususnya terhadap komoditas strategis seperti nikel, kelapa sawit, dan batu bara. Ketiga, mendorong percepatan hilirisasi sehingga produk yang diekspor memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Meski memberikan dukungan, PP KAMMI menegaskan pentingnya pengawasan terhadap proses pembentukan dan operasionalisasi Danantara Sumberdaya Indonesia agar tetap berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
"Kami mendukung penuh, tetapi kami juga akan menjadi pihak pertama yang mengkritik jika badan ini justru diisi oleh kepentingan oligarki. Danantara harus dikelola secara profesional, bersih, dan bebas dari konflik kepentingan demi kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945," tambahnya.
PP KAMMI juga mengajak kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk aktif mengawal implementasi kebijakan tersebut. Pengawasan publik dinilai penting agar reformasi tata kelola ekspor benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta penguatan kemandirian ekonomi nasional. ( ***)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!