Koranmegapolitan.co.id, Jakarta — Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menegaskan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan serta kualitas layanan pendidikan di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Atip saat membuka Rapat Koordinasi Direktorat Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Senin (2/3).
Dalam kesempatan itu, Atip menyoroti masih adanya kendala dalam koordinasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, sinergi yang belum optimal berpotensi menghambat terwujudnya pengelolaan pendidikan yang bermutu.
“Maka hadirnya Kepala Dinas yang diwakili oleh Kabag dan Kasubag SMP yang hadir pada sore hari ini, untuk memastikan bagaimana pelaksanaan kewenangan ini tidak overlap, atau bahkan kewenangan itu berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi,” jelas Atip.
Ia menegaskan bahwa setiap program pendidikan yang dirancang harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Orientasi program, kata dia, tidak boleh hanya berfokus pada serapan anggaran atau sekadar pelaksanaan kegiatan.
“Aturannya harus jelas, orientasinya bukan pada serapan anggaran atau pelaksanaan kegiatan, tetapi pada perubahan nyata yang dirasakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh warga sekolah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Atip menekankan bahwa rapat koordinasi harus mampu menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.
“Mengidentifikasi tantangan di lapangan serta merumuskan solusi yang adaptif dan kontekstual. Rapat koordinasi ini harus menghasilkan solusi, koordinasi tanpa solusi, hanya basa-basi,” tegasnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini memiliki arti strategis untuk memperkuat layanan pendidikan di berbagai daerah, khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah agar lebih bermutu, inklusif, dan berkeadilan.
“Jadi bukan hanya kita melaksanakan ritual administratif semata, adanya rapat koordinasi tahunan harus berujung dan harus dipertanggungjawabkan oleh kita semua yakni dengan hadirnya pendidikan yang bermutu,” tutup Atip.
Sementara itu, Direktur Sekolah Menengah Pertama Maulani Mega Hapsari menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pendidikan.
Menurut Mega, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyelaraskan perencanaan program, mengevaluasi capaian kinerja, sekaligus mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi di daerah.
“Rapat Koordinasi ini dimaksudkan sebagai sarana penyamaan persepsi dan konsolidasi antara pusat dengan Unit Pelaksana Teknis di 34 provinsi dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota mengenai program kerja tahun 2026,” jelasnya.
Ia berharap melalui forum tersebut dapat terbangun sinergi yang kuat, komunikasi yang efektif, serta komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia.
“Hasil rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perumusan langkah tindak lanjut guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan secara optimal,” pungkas Mega.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!