CIKARANG PUSAT | Koranmegapolitan.co.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bekasi menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pandangan fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (13/7/2026).
Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bekasi Ahmad Faisal atau Gus Faisal mengatakan, meski Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih terdapat sejumlah temuan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Fraksi PKB mendorong pemerintah daerah menyusun langkah strategis dan komprehensif melalui action plan yang jelas agar berbagai catatan BPK tidak kembali menjadi temuan pada tahun-tahun berikutnya,” ujar Gus Faisal.
Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK masih menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola keuangan daerah, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas pelaksanaan sejumlah program pemerintah.
Selain menyoroti hasil pemeriksaan BPK, Fraksi PKB juga memberikan perhatian terhadap tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan program dan penyerapan anggaran daerah.
Gus Faisal menilai besarnya SiLPA menjadi perhatian karena di sisi lain masyarakat masih membutuhkan percepatan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, perbaikan sarana pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
“Anggaran yang tidak terserap pada akhirnya menjadi kerugian sosial bagi masyarakat karena banyak kebutuhan yang belum dapat dipenuhi,” katanya.
Fraksi PKB juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan status Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, potensi peningkatan penerimaan daerah dinilai masih dapat dimaksimalkan.
Selain itu, fraksi tersebut meminta agar kebijakan penganggaran lebih diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia, terutama melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PKB menegaskan bahwa berbagai catatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Fraksi berharap pengelolaan APBD Kabupaten Bekasi ke depan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. ( Ads)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!