Kota Bekasi| Koranmegapolitan.co.id – Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum refleksi bagi berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis sosial kemanusiaan Frits Saikat yang menyoroti kondisi tata kelola pemerintahan di Kota Bekasi.
Menurut Frits, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan, melainkan diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.
Ia menilai masih terdapat jarak antara cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dengan realitas yang dirasakan masyarakat. Karena itu, Hari Lahir Pancasila dinilai perlu menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dalam refleksinya, Frits menegaskan bahwa setiap sila dalam Pancasila memiliki amanat yang harus diterjemahkan dalam program kerja nyata. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menurutnya, menuntut integritas moral para pemimpin dalam menjalankan amanah rakyat.
"Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai ketuhanan karena menyalahgunakan amanah rakyat," ujar Frits dalam Keterangan Kepada Koranmegapolitan.co.id Senin, (01/6/2026).
Ia juga menyoroti pentingnya penerapan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil, serta penguatan Persatuan Indonesia melalui pembangunan yang merata dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial.
Selain itu, Frits menilai prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan harus diwujudkan melalui transparansi dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
Sementara itu, terkait sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, ia menilai masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya di tingkat daerah.
Frits juga mengkritisi efektivitas sejumlah program pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Pembangunan di Kota Bekasi seringkali seperti teori di atas kertas yang tidak pernah menyentuh tanah. Banyak program kerja yang dicanangkan dengan anggaran besar, namun hasilnya jauh dari harapan warga. Saat Pemkot asyik membicarakan Pancasila di balik podium, mereka sering kali lupa bahwa rakyat sedang berjuang melawan ketidakadilan akibat kebijakan yang tidak tepat sasaran dan praktik korupsi yang masif," tegas Frits.
Dalam kesempatan tersebut, Frits turut mempertanyakan sejumlah aspek tata kelola pemerintahan yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius, mulai dari program perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah, keterbukaan informasi anggaran, hingga upaya pemberantasan praktik pungutan liar dan korupsi.
Ia mempertanyakan keberadaan program yang mampu menjamin keadilan sosial bagi warga kurang mampu di tengah pesatnya pembangunan komersial. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya akses publik terhadap informasi anggaran guna memperkuat pengawasan masyarakat terhadap penggunaan keuangan daerah.
"Kota Bekasi saat ini masih pulas dan bermimpi tentang Pancasila, sementara di saat yang sama, tubuh pemerintahan kita sedang digerogoti oleh korupsi. Pancasila bukan untuk dihafal, tapi untuk dibuktikan melalui keberanian pemerintah untuk bersih dan berpihak kepada rakyat," tutup Frits.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari refleksi Hari Lahir Pancasila 2026 yang mengingatkan pentingnya penerapan nilai-nilai dasar bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. ( Bgs)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!