Janji Gemilang, Realita Bocor: Drama Anggaran Tanpa Akhir
Hery Purnobasuki | Senin, (25/5/2026)
Guru Besar FST Universitas Airlangga
Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga
Pernah menonton acara yang dimulai dengan semangat “kita akan ubah semuanya” lalu di paruh musim ternyata plotnya stuck di drama lama? Itu kira-kira gambaran program-program ambisius pemerintahan kita belakangan ini. Bungkusnya megah: logo keren, jargon yang gampang ditangkap publik, dan KPI yang seolah-olah menjanjikan lompatan besar. Nyatanya banyak yang berakhir sebagai kombinasi dari tiga hal yang sangat bertolak belakang: maju tak mampu, mundur tak mau, dan anggaran terserap ugal-ugalan. Ironis? Sangat.
Maju tak mampu: agenda besar tanpa fondasi
Mari mulai dari “maju tak mampu”. Ada dua tipe “maju” di sini. Pertama, desain kebijakan yang maju: inovatif, ambisius, menggugah rasa optimisme. Kedua, realisasi yang maju harusnya ini berarti eksekusi, kemampuan institusi, dan kesiapan sumber daya. Tapi seringkali kita hanya mendapatkan tipe pertama. Pemerintah merancang program yang memuat visi besar misalnya digitalisasi total layanan publik, transformasi sektor pertanian ke smart farming, atau proyek infrastruktur superkoneksi tetapi lupa menghitung kemampuan teknis, kapasitas aparatur, dan kesiapan ekosistem.
Akibatnya, ada proyek yang “maju” di atas kertas: timeline ambisius, target-target berani, dan narasi yang mudah disampaikan ke publik. Di lapangan, petugas bingung, perangkat tidak kompatibel, dan masyarakat yang harusnya diuntungkan justru jadi korban ketidaksiapan. Pelatihan yang idealnya intensif berubah jadi workshop setengah hari; perangkat mahal menumpuk tanpa pemanfaatan; sistem yang belum diuji coba diluncurkan demi mengejar tenggat politik. Singkat kata: ada kemauan politik, tetapi tidak diikuti kemampuan operasional.
Mundur tak mau: semangat mempertahankan
Bagian yang membuat suasana makin pelik adalah “mundur tak mau”. Ketika masalah muncul keterlambatan, pemborosan, atau kegagalan teknis reaksi yang sering terlihat bukan introspeksi dan evaluasi jujur, melainkan mempertahankan citra. Mundur tak mau bisa datang dari rasa malu mengakui kegagalan, dari tekanan politik untuk tetap terlihat produktif, atau dari kepentingan birokratis yang takut kehilangan muka.
Hasilnya adalah tindakan defensif: laporan yang dipoles, data yang dipilih-pilih, atau solusi sementara yang bertujuan menutupi masalah alih-alih memperbaikinya. Dalam banyak kasus, keputusan untuk melanjutkan proyek demi memenuhi KPI kuantitatif jumlah rumah dibangun, kilometer jalan selesai, angka penerima manfaat mengalahkan isu kualitas dan keberlanjutan. Maka proyek yang seharusnya dievaluasi atau dihentikan terus berjalan, menyedot sumber daya lebih banyak, dan memperparah masalah.
Beban anggaran terserap ugal-ugalan: dari efisiensi ke pemborosan
Faktor terakhir yang membuat segalanya terasa tragis adalah bagaimana anggaran negara menjadi korban. Uang publik seharusnya dialokasikan secara hati-hati, berbasis bukti, dan terfokus pada outcome yang jelas. Namun ketika kombinasi “maju tak mampu” dan “mundur tak mau” terjadi, anggaran bisa terserap dengan cara yang tak transparan dan tak efisien.
Contoh nyata: anggaran besar dialihkan untuk pembelian perangkat teknologi yang tidak sesuai spesifikasi, kontrak konstruksi yang berulang-ulang diperpanjang tanpa kontrol kualitas, atau program sosial yang nominal penerimanya tinggi tetapi manfaat riilnya minim. Lebih parah lagi, ketika proyek berisiko gagal, ada kecenderungan untuk menggelontorkan dana tambahan demi “menyelesaikan” masalah, bukan untuk melakukan audit dan memperbaiki manajemen. Ujungnya: biaya overrun, hasil bermutu rendah, dan publik yang kehilangan kepercayaan.
Mengapa ini terus terjadi? Ada beberapa akar penyebab yang saling berkaitan: Tekanan politik jangka pendek: Pilot project yang bagus untuk kampanye publik sering menjadi prioritas, sehingga persiapan jangka panjang diabaikan. Kapasitas birokrasi yang tidak merata: Di pusat mungkin ada tim ahli, tapi pelaksana di daerah kekurangan kemampuan teknis dan manajerial. Sistem pengadaan yang rapuh: Celah dalam pengadaan membuka peluang bagi pemborosan dan konflik kepentingan. Kurangnya budaya evaluasi: Tidak ada mekanisme evaluasi yang independen dan serius sehingga kesalahan tidak dibenahi. Dan insentif yang salah: Ukuran keberhasilan sering berupa output kuantitatif (berapa banyak proyek) bukan outcome (seberapa manfaat).
Efek domino dari pola ini jauh lebih besar daripada sekadar pemborosan anggaran. Pertama, efektivitas pelayanan publik menurun. Warga yang seharusnya menerima manfaat program menjadi frustrasi; kepercayaan publik turun; partisipasi masyarakat berkurang. Kedua, sumber daya manusia di pemerintahan menjadi demotivasi. Orang yang rajin kerja dan berintegritas melihat proyek-proyek ambisius gagal tanpa konsekuensi, sehingga moral menurun. Ketiga, peluang korupsi dan nepotisme tumbuh subur ketika pengawasan melemah dan proyek terus berjalan meski bermasalah.
Jalan keluar yang pragmatis
Oke, klaim-klaimnya keras. Tapi bukan berarti tanpa solusi. Berikut beberapa langkah pragmatis yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi ironi ini:
Rancang program berbasis kapasitas nyata. Sebelum grand launching, lakukan assessment kapasitas (teknis, SDM, infrastruktur) di level pelaksana. Jika belum siap, jalankan pilot kecil yang terukur.
Gunakan fase dan milestone yang realistis. Bagi proyek besar menjadi fase-fase jelas dengan evaluasi independen sebelum melanjutkan.
Perkuat pengadaan dan audit. Transparansi pengadaan dan audit rutin oleh auditor independen mengurangi peluang pemborosan.
Fokus pada outcome, bukan cuma output. Indikator keberhasilan harus mengukur manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar jumlah proyek.
Kembangkan budaya evaluasi dan akuntabilitas. Hentikan stigma “mengakui kegagalan” sebagai aib; jadikan pembelajaran sebagai bagian dari proses.
Libatkan masyarakat dan media secara konstruktif. Pemantauan publik yang cerdas membantu mengoreksi eksekusi dan meningkatkan akuntabilitas.
Bangun kapasitas teknis di daerah. Investasi pada pelatihan jangka panjang dan pendampingan teknis jauh lebih berharga daripada pembelian perangkat mahal.
Bayangkan sebuah proyek “Smart Village” yang menjanjikan desa terhubung digital, layanan publik online, dan e-commerce pertanian. Di kertas, ini terlihat hebat. Namun kalau koneksi internet lemah, petugas desa tidak paham manajemen data, dan petani tidak melek digital, hasilnya akan jadi sia-sia. Solusi realistis: mulai dengan pilot 2-3 desa yang infrastrukturnya memadai, bangun pelatihan intensif selama 6 bulan, evaluasi dampak ekonomi, lalu scale-up bertahap dengan pembiayaan yang terukur. Jika tidak siap, lebih baik tunda dan perbaiki fondasi daripada meluncurkan secara massal dan menghabiskan anggaran tanpa manfaat.
Masyarakat punya peran penting. Kritik yang konstruktif, pengawasan lokal, dan partisipasi aktif dalam evaluasi program bisa menekan praktik “maju tak mampu” dan “mundur tak mau”. Media harus lebih berani melakukan reporting mendalam daripada sekadar mengulang press release. Akademisi dan lembaga think-tank perlu menyediakan evaluasi independen yang bisa dijadikan rujukan. Dan tentu saja, kita harus menuntut transparansi anggaran dan laporan hasil yang jujur.
Kita boleh sinis terhadap narasi besar yang sering menguap menjadi manuver anggaran tanpa hasil. Tapi sinisme pasif hanya memperparah masalah. Solusi bukan sekadar menolak ambisi, melainkan menuntut ambisi yang bertanggung jawab ambisi yang disertai kapasitas, evaluasi, dan akuntabilitas. Pemerintah harus siap mundur bila perlu, bukan karena malu, melainkan karena sadar berpikir ulang demi hasil yang lebih baik. Dan bila perlu melangkah maju, lakukan dengan pijakan yang kuat supaya bukan hanya gagasan yang hebat, melainkan manfaat yang berkelanjutan. Kalau tidak, kita cuma akan terus menyaksikan drama anggaran: penuh sorak-sorai saat peluncuran, lalu sunyi kecewa saat kenyataan menampar. ***
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!