Trofi pencitraan “membantai” anggaran publik
Penulis : Hery Purnobasuki
Guru Besar FST Universitas Airlangga
Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga
Di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia yang semakin kompetitif, kita sering disuguhi parade janji manis dari para pejabat. Mereka berlomba-lomba membangun citra sebagai pemimpin visioner, tapi ironisnya, nafsu politik dan pencitraan ini justru mengorbankan dana rakyat yang sudah terbatas. Alih-alih mengelola anggaran negara dengan bijak, banyak pejabat lebih memilih menambah beban hutang baru. Fenomena ini bukan sekadar isu sementara, melainkan pola sistemik yang menggerus fondasi ekonomi kita. Mari kita bedah lebih dalam, dengan data dan analisis yang tak terbantahkan, bagaimana ambisi pribadi ini merugikan rakyat kecil.
Lihat saja demi memenuhi janji politik, setiap tahun, kita menyaksikan proyek-proyek megah yang diluncurkan dengan gegap gempita. bangunan megah, jalan tol mewah, atau festival budaya berskala internasional—semuanya dirancang untuk foto-foto di media sosial dan sorotan berita. Tapi, siapa yang membayar tagihannya? Bukan kantong pejabat, melainkan utang negara yang kian membengkak. Menurut data Kementerian Keuangan per akhir 2025, rasio utang terhadap PDB Indonesia telah mencapai 39,5%, naik dari 36,8% pada 2023. Ini bukan angka abstrak; artinya, setiap warga Indonesia berbagi beban utang sekitar Rp 35 juta per kapita. Sementara itu, APBN 2026 hanya menyisakan ruang fiskal sempit, dengan defisit anggaran diproyeksikan 2,5% dari PDB—tertinggi sejak pandemi.
Nafsu Politik yang Menyamar Jadi Prestasi
Apa pemicu utama? Nafsu politik yang tak terkendali. Pejabat, terutama di tingkat daerah dan nasional, terjebak dalam siklus pencitraan untuk Pilkada atau Pemilu. Mereka butuh "kemenangan" cepat: proyek infrastruktur yang bisa diresmikan dalam hitungan bulan, bukan program jangka panjang seperti pendidikan atau kesehatan yang hasilnya baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Analisis dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, belanja infrastruktur daerah melonjak 25% pada 2024-2025, tapi 40% di antaranya adalah proyek non-prioritas seperti taman tematik atau patung pahlawan lokal. Contoh nyata? Di Jawa Timur, seorang bupati menghabiskan Rp 150 miliar untuk "Kota Pintar" yang pada ujungnya hanya jadi spot selfie, sementara banjir musiman masih merendam kampung-kampung miskin.
Ini bukan tuduhan kosong. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025 mencatat 128 kasus korupsi terkait proyek infrastruktur, dengan kerugian negara Rp 12 triliun. Polanya mirip: pejabat memesan studi kelayakan fiktif, mark-up harga, lalu proyek dibiayai utang daerah (Pemda bonds). Hasilnya? Citra kinclong di mata pemilih, tapi rakyat menanggung bunga utang yang naik 7-8% per tahun. Bandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam, yang rasio utangnya stabil di 37% berkat prioritas belanja produktif—bukan citra semata.
Dana Rakyat Dikorbankan demi Glamor Sementara
Lebih tragis lagi, dana rakyat yang seharusnya untuk kesejahteraan dikorbankan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita bergantung pada pajak dan pendapatan BUMN, tapi alokasi belanja sering terbalik. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan penerimaan pajak 2025 hanya Rp 1.800 triliun, turun 2% dari target karena ekonomi lesu. Alih-alih memangkas belanja mewah, pemerintah tambah utang obligasi senilai Rp 800 triliun. Akibatnya, subsidi BBM dan pupuk terpangkas, petani kesulitan, dan inflasi pangan naik 5,2% seperti dilaporkan BPS Maret 2026.
Ambil kasus konkret di Papua. Rp 5 triliun dialokasikan untuk "festival kemerdekaan" dengan artis top dan panggung raksasa, padahal dana otsus seharusnya untuk sekolah dan rumah sakit. Hasil analisis Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyimpulkan, 60% proyek seremonial seperti ini gagal berkelanjutan, hanya jadi "monumen gagal" yang butuh perawatan dari APBD. Sementara itu, kemiskinan di daerah tertinggal stuck di 25%, jauh di atas rata-rata nasional 9,4%. Pejabat bangga dengan video viral, tapi rakyat bertanya: untuk apa pesta jika perut masih lapar?
Faktor lain adalah politik dinasti. Banyak pejabat anak atau kerabat pejabat lama yang butuh "warisan prestasi" untuk kampanye. Di Sulawesi Selatan, seorang gubernur calon mempercepat proyek pelabuhan Rp 2 triliun yang sebenarnya tak urgent, demi klaim "pembangunan maritim". Data Bank Indonesia (BI) per kuartal I 2026 menunjukkan, utang daerah naik 15% YoY, dengan bunga mencapai Rp 50 triliun uang yang bisa untuk 1 juta BLT bagi keluarga miskin.
Hutang Bukan Solusi, Tapi Jebakan
Mari kita gali data lebih dalam. Grafik utang Indonesia sejak 2014 menunjukkan tren naik tajam pasca-Jokowi era, dari Rp 2.600 triliun menjadi Rp 8.500 triliun di 2025 (sumber: BI). Proyeksi IMF bahkan memperingatkan, jika tren berlanjut, rasio utang bisa tembus 50% PDB pada 2030, memicu krisis seperti Yunani 2010. Mengapa pilih hutang ketimbang dana rakyat? Karena hutang mudah: cepat cair, tak perlu efisiensi. Tapi risikonya besar, rating kredit kita turun ke BBB- oleh S&P, bunga naik, dan investor kabur.
Bandingkan dengan Singapura: rasio utang rendah 160% PDB tapi net surplus karena manajemen ketat, fokus investasi produktif. Di Indonesia, 70% utang baru untuk refinancing hutang lama (data Kemenkeu), bukan pembangunan baru. Analisis ekonometrik dari Universitas Indonesia (2025) menemukan korelasi kuat: setiap 1% kenaikan belanja citra kurangi 0,5% pertumbuhan sektor riil seperti UMKM. Dampaknya? Pengangguran muda capai 14% (BPS 2026), karena lapangan kerja dari proyek megah sementara.
Korupsi jadi katalisator. Transparency International beri skor korupsi kita 38/100 (2025), naik dari 34 tapi masih rendah. Pejabat ambil fee 10-20% dari proyek utang, lalu sisanya jadi citra. Kasus e-KTP atau bansos korup jadi pengingat: dana rakyat lenyap, hutang tetap.
Reformasi demi Rakyat, Bukan Citra
Untuk keluar dari lingkaran ini, butuh reformasi tegas. Pertama, batasi utang daerah di UU APBN, seperti Filipina yang cap rasio 55%. Kedua, audit independen untuk proyek di atas Rp 100 miliar oleh BPK dan KPK. Ketiga, alihkan 30% belanja infrastruktur ke program sosial, seperti dana desa yang terbukti turunkan kemiskinan 2% per tahun (Kemendes 2025).
Pejabat harus ingat: politik sejati adalah pelayanan, bukan pencitraan. Rakyat tak butuh patung emas, tapi jalan bagus, sekolah layak, dan pekerjaan. Jika nafsu politik terus mendominasi, hutang akan jadi bom waktu yang meledak di tangan generasi mendatang.
Bayangkan masa depan di mana APBN sehat, dana rakyat prioritas utama. Itu mungkin, asal pejabat berhenti rakus. Saatnya rakyat bersuara: tolak citra palsu, tuntut akuntabilitas!
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!