Saat Janji Kampanye Terasa Seperti Bara Api
Hery Purnobasuki | Kamis, (25/6/2026)
Guru Besar FST Universitas Airlangga
Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga
Dalam politik, janji kampanye selalu terdengar seperti pintu gerbang menuju masa depan yang lebih terang. Ia memikat, menghidupkan harapan, dan membuat banyak orang percaya bahwa perubahan benar-benar sedang mengetuk pintu. Tetapi setelah sorak-sorai reda dan spanduk-spanduk diturunkan, yang tersisa sering kali adalah pekerjaan berat yang jauh lebih rumit daripada slogan. Di titik itulah publik mulai menimbang: mana yang sungguh dijalankan, mana yang baru disusun dalam pidato, dan mana yang perlahan berubah menjadi bara yang menggigit tangan sendiri. Janji-janji utama Prabowo pada masa kampanye dari pertumbuhan ekonomi tinggi, makan bergizi gratis, ketahanan pangan, hingga swasembada energi memang menjadi fondasi harapan sekaligus sumber ukuran bagi penilaian publik.
Pemerintahan Prabowo datang dengan modal politik yang besar dan ekspektasi yang tak kalah besar. Dalam berbagai forum, ia menekankan ambisi pertumbuhan 8 persen, penguatan industri berbasis sumber daya alam, peningkatan penerimaan negara, dan dorongan besar pada program sosial berskala luas. Di atas kertas, itu terdengar meyakinkan. Tapi politik tidak hidup di atas kertas; ia hidup di pasar, di dapur rumah tangga, di ruang kelas, di sawah, dan di rekening warga yang setiap bulan terus dihantam harga kebutuhan pokok. Ketika janji besar bertemu realitas fiskal yang sempit, hasilnya sering bukan keajaiban, melainkan tarik-menarik antara ambisi dan kemampuan.
Program makan bergizi gratis, misalnya, menjadi simbol paling kuat dari janji yang ditunggu sekaligus dipertanyakan. Secara moral, gagasan ini sulit ditolak. Memberi asupan nutrisi bagi anak sekolah dan ibu hamil adalah investasi sosial yang baik. Bahkan laporan dan pernyataan resmi pemerintah menunjukkan program itu tetap menjadi prioritas utama, dengan anggaran besar dan klaim telah menjangkau puluhan juta penerima. Tetapi justru karena skalanya sangat besar, program ini memunculkan pertanyaan yang wajar: apakah desain pelaksanaannya cukup matang, apakah distribusinya merata, apakah pengawasannya kuat, dan apakah dampaknya benar-benar terasa di lapangan? Di banyak program sosial, masalah terbesar bukan pada niat, melainkan pada eksekusi. Ketika logistik kacau, data penerima tak akurat, atau rantai pasok makanan tidak efisien, janji yang semula terdengar mulia bisa berubah menjadi sumber kritik baru.
Hal yang sama terjadi pada narasi ketahanan pangan. Pemerintah berbicara tentang kedaulatan pangan dengan nada optimistis, seolah negeri ini tinggal selangkah lagi menuju swasembada penuh. Namun sektor pangan adalah dunia yang keras: ia bergantung pada cuaca, harga input, distribusi, kualitas lahan, kesejahteraan petani, dan konsistensi kebijakan. Dalam praktiknya, petani sering masih berhadapan dengan pupuk mahal, akses modal terbatas, dan posisi tawar yang lemah. Jika perhatian pemerintah terlalu fokus pada target simbolik, sementara fondasi produksi di desa belum kokoh, maka kedaulatan pangan hanya akan jadi slogan yang enak diucapkan tetapi sulit dirasakan. Ambisi peningkatan produksi energi dan pangan juga terus didorong sebagai strategi pertumbuhan, tetapi para pengamat menilai tantangan fiskal dan kelembagaan tetap besar.
Di bidang ekonomi makro, pemerintah tampak sangat percaya diri. Target pertumbuhan tinggi terus dipertahankan, bahkan ketika berbagai sinyal peringatan muncul dari pasar dan lembaga keuangan. Reuters melaporkan bahwa pada awal 2026, kebijakan belanja dan pertumbuhan pemerintah Prabowo tetap dipertahankan meski menimbulkan kegelisahan di pasar. Di sinilah letak persoalan utama: semangat besar memang penting, tetapi ekonomi tidak hanya digerakkan oleh semangat. Ia bergerak oleh keyakinan investor, stabilitas fiskal, kualitas belanja negara, dan kepercayaan publik. Bila ambisi terlalu jauh melampaui realitas penerimaan negara, risiko yang muncul bukan cuma defisit, tetapi juga kebingungan arah kebijakan. Dan ketika kebijakan fiskal mulai dipersepsikan tidak hati-hati, yang terdampak pertama justru rakyat kecil melalui harga, lapangan kerja, dan ketidakpastian ekonomi.
Pemerintah juga menekankan gagasan “Indonesia Incorporated”, yakni sinergi negara dan swasta untuk mengejar target pembangunan jangka panjang. Gagasan ini menarik karena mencoba menyatukan kekuatan negara, konglomerat, dan pelaku kecil dalam satu arsitektur ekonomi. Tetapi gagasan yang bagus tidak otomatis menjadi tata kelola yang baik. Dalam negara dengan ketimpangan kuat seperti Indonesia, model sinergi seperti itu mudah tergelincir menjadi dominasi kelompok besar atas kelompok lemah bila tidak ada pengawasan dan keberpihakan yang jelas. Kalau negara terlalu akomodatif terhadap modal besar, sementara rakyat kecil hanya jadi penonton, maka pembangunan bisa tumbuh, tetapi keadilan tidak ikut tumbuh.
Masalah lain yang mulai terasa adalah munculnya beban ekspektasi publik yang terlalu tinggi terhadap pemerintah baru. Ini bukan hanya soal salah harap, tetapi juga soal pola politik kita sendiri yang sering mengandalkan figur kuat sebagai jawaban atas persoalan struktural. Padahal masalah Indonesia terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan satu tangan. Pengangguran, ketimpangan pendidikan, pelayanan kesehatan yang timpang, tata kelola sumber daya alam, krisis lingkungan, dan kualitas demokrasi adalah rangkaian masalah yang saling terkait. Jika pemerintah hanya tampak sibuk mengurus proyek besar tetapi belum cukup cepat memperbaiki layanan dasar, maka rakyat akan merasa ada jarak yang makin lebar antara pidato dan kenyataan.
Dalam konteks itu, kritik terhadap pemerintahan Prabowo tidak harus dibaca sebagai penolakan total. Justru kritik lahir karena ada harapan. Publik masih ingin percaya bahwa pemerintahan ini bisa memperbaiki banyak hal, tetapi kepercayaan itu tidak bisa diminta terus-menerus tanpa bukti nyata. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa janji kampanye bukan sekadar komoditas elektoral, melainkan arah kebijakan yang bisa diuji. Bila program besar hanya menghasilkan kebanggaan sesaat tanpa perubahan yang terasa di kehidupan sehari-hari, maka yang tumbuh adalah sinisme. Dan sinisme, dalam politik, jauh lebih berbahaya daripada kritik keras.
Pada akhirnya, mengukur pemerintahan bukan soal seberapa lantang janji diucapkan, melainkan seberapa jauh janji itu menjelma menjadi kebijakan yang adil, efektif, dan bisa dirasakan rakyat. Prabowo memulai pemerintahannya dengan energi besar, narasi kuat, dan agenda yang ambisius. Tetapi energi besar saja tidak cukup. Ia harus diiringi disiplin fiskal, perencanaan yang matang, keberanian mengoreksi diri, dan kesediaan mendengar suara dari bawah. Tanpa itu, janji kampanye hanya menjadi bara: masih menyala, tetapi lebih sering memanaskan tangan sendiri daripada menerangi jalan bangsa. Dan rakyat, seperti biasa, tidak hidup dari bara. Mereka hidup dari hasil yang nyata.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!