Kota Bekasi| Koranmegapolitan.co.id – Dinamika internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi mencuat menyusul pembatalan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC oleh DPP PPP. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memunculkan perbedaan pandangan terkait kepengurusan di tingkat DPC.
Seiring dengan itu, kepengurusan yang dipimpin Sholihin disebut kembali diakui. Menyikapi situasi tersebut, Gerakan Penyelamat (GP) PPP Kota Bekasi menyampaikan sikap terkait rencana pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab).
Koordinator GP PPP Kota Bekasi, Adrian, meminta agar pelaksanaan Muscab ditunda hingga terdapat kejelasan keputusan dari DPP PPP. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga kondusivitas internal partai.
"Kami meminta kepada Plt Ketua DPC untuk segera membatalkan Muscab yang akan digelar demi menjaga keutuhan partai. Surat pembatalan Plt Ketua DPC Kota Bekasi harus segera dilakukan, jangan sampai mengakibatkan perpecahan dan menimbulkan konflik horizontal di antara kader akar rumput," ujarnya Kepada Koranmegapolitan.co.id Kamis, (30/4/2026).
GP PPP juga mengharapkan peran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat dalam menyikapi situasi ini. Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, diminta untuk mempertimbangkan penundaan Muscab sampai ada keputusan yang jelas dari DPP.
"Ketua DPW PPP Jabar harus menghentikan sementara Muscab Kota Bekasi sebagai bentuk kepatuhan terhadap keputusan DPP. Sampai ada keputusan yang jelas, jangan sampai Muscab menjadi pemicu konflik dan perpecahan yang merugikan partai dalam Pemilu 2029," katanya.
Selain itu, GP PPP Kota Bekasi juga menyampaikan rencana untuk menyuarakan aspirasi melalui aksi apabila Muscab tetap dilaksanakan.
"Kami akan melakukan aksi demonstrasi jika Muscab tetap dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian kami sebagai kader partai. Kehadiran Plt Ketua DPC jangan sampai membuat kerugian dan perpecahan di akar rumput PPP Kota Bekasi," tutupnya. (Red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!