Jakarta, Koranmegapolitan.co.id – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam membangun peradaban hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Menurutnya, media tidak hanya berfungsi sebagai pilar demokrasi, tetapi juga menjadi sarana penting dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Pigai saat menghadiri kegiatan Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Peradaban HAM di Jakarta, Rabu (11/3), sebagaimana dikutip dari ANTARA. Ia menilai keberadaan media menjadi elemen penting dalam membuka ruang informasi sekaligus memperkuat kesadaran publik terhadap nilai-nilai HAM.
“Pers adalah jendela dunia. Media itu jendela dunia, media itu cakrawala bangsa. Kalau tanpa media, gelap gulita,” kata Pigai.
Pigai juga mengungkapkan pengalamannya ketika menjabat sebagai komisioner di Komnas HAM. Selama lima tahun bertugas, ia mengaku menangani sekitar 15.000 laporan kasus yang berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia di berbagai daerah.
Menurutnya, dalam sejumlah kasus, proses peradilan tidak selalu berjalan secara profesional, imparsial, maupun objektif. Kondisi tersebut sering memicu munculnya tekanan publik melalui media maupun gerakan masyarakat sipil.
“Seringkali terjadi trial by the mobs (penghakiman oleh massa) atau trial by the press (penghakiman oleh media),” ujarnya.
Ia menilai kehadiran pers dalam situasi tersebut dapat menjadi penghubung antara harapan masyarakat dengan upaya menghadirkan keadilan di ruang publik. Tanpa peran media, kata Pigai, aspirasi masyarakat yang mencari keadilan belum tentu dapat terdengar luas.
Pigai juga menawarkan sudut pandang bahwa posisi pers seharusnya ditempatkan lebih luas dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Selama ini pers sering dipahami hanya sebagai salah satu pilar demokrasi, padahal demokrasi sendiri merupakan bagian dari HAM.
“Demokrasi adalah bagian dari human right (HAM), bukan human right bagian dari demokrasi,” katanya.
Karena itu, ia menilai pers perlu dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. Media tidak hanya berperan mendorong praktik demokrasi, tetapi juga membantu menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat.
Pigai pun mengajak media untuk terus menghadirkan informasi yang memperkuat rasa keadilan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang menghadapi ketidakadilan dalam kehidupan sosial maupun proses hukum.
“Mari kita menghadirkan keadilan bagi mereka yang membutuhkan keadilan melalui media,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan peradaban HAM membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan media. Kolaborasi antara Kementerian HAM dan komunitas pers dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya pemajuan HAM di Indonesia.
Pigai juga menegaskan pemerintah akan mendukung kebebasan pers sebagai bagian dari penguatan perlindungan HAM. Ia bahkan menyatakan siap memberikan dukungan apabila insan pers menghadapi tekanan.
“Kalau ada pers yang dikritik, dianiaya, atau diberedel, saya akan pasang badan,” ujar Pigai.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!