Jakarta, Koranmegapolitan.co.id – Arus urbanisasi ke Jakarta pasca Lebaran kembali menjadi sorotan. Ibu Kota masih menjadi tujuan utama masyarakat dari berbagai daerah yang ingin mencari pekerjaan dan memperbaiki taraf hidup.
Di sisi lain, tingginya angka kedatangan pendatang baru juga berpotensi menambah beban Jakarta, mulai dari persoalan pengangguran, kepadatan permukiman, hingga tekanan terhadap tata kelola kota.
Legislator Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, mengingatkan masyarakat agar tidak datang ke Jakarta tanpa persiapan yang matang.
Menurutnya, para pendatang harus memiliki rencana yang jelas sebelum memutuskan merantau ke Ibu Kota, termasuk bekal keterampilan, kepastian pekerjaan, serta kesiapan ekonomi.
"Jakarta memang masih menjadi primadona, tetapi kita harus realistis karena hidup di kota ini tidaklah mudah. Pendatang harus datang dengan rencana yang jelas, bukan sekadar berharap keberuntungan," ujarnya, Rabu (25/3).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, arus urbanisasi yang tidak terencana justru dapat memicu persoalan baru di wilayah perkotaan.
Ia menyebut, lonjakan pendatang tanpa bekal yang memadai bisa berdampak pada meningkatnya angka pengangguran hingga munculnya permukiman tidak layak huni yang pada akhirnya memperburuk kualitas lingkungan.
Karena itu, Nabilah mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperkuat sistem pendataan dan pengawasan administrasi kependudukan terhadap para pendatang baru.
Tak hanya itu, ia juga menilai edukasi kepada calon pendatang perlu diperkuat, terutama mengenai kondisi riil lapangan kerja dan tingginya biaya hidup di Jakarta.
Langkah tersebut dinilai penting agar urbanisasi tetap berjalan secara tertib dan tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
"Jakarta tetap terbuka bagi siapa saja, namun perlu dijaga bersama agar tetap tertib dan layak huni bagi seluruh warganya," tandasnya. ( Bgs )
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!