Kab Bekasi, Koranmegapolitan.co.id - Pemerintah Kabupaten Bekasi memperkuat upaya penanganan banjir melalui kerja sama dengan pemerintah pusat. Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menandatangani nota kesepakatan penanganan banjir bersama Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (10/3/2026).
Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menyusun berbagai program pengendalian banjir di Kabupaten Bekasi. Melalui kerja sama ini, kedua pihak akan merancang langkah strategis mulai dari perencanaan pembangunan infrastruktur hingga penguatan pengelolaan sumber daya air guna mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyampaikan apresiasi kepada BBWS Ciliwung Cisadane yang dinilai responsif terhadap berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan banjir di Kabupaten Bekasi.
“Ke depan kami bersama BBWS akan merencanakan berbagai upaya penanganan, termasuk pembangunan tanggul di wilayah Muaragembong, sehingga dampak banjir yang terjadi dapat diminimalisir,” katanya.
Ia menjelaskan bencana banjir di Kabupaten Bekasi dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari tingginya curah hujan, kiriman air dari wilayah hulu, hingga fenomena banjir rob di kawasan pesisir utara. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh letak geografis Kabupaten Bekasi yang berada di wilayah hilir sehingga menjadi titik berkumpulnya aliran air dari sejumlah daerah di sekitarnya.
“Kabupaten Bekasi memang berada di wilayah hilir sehingga air dari daerah hulu pada akhirnya berkumpul di wilayah kita. Selain itu, hujan dengan intensitas tinggi serta adanya banjir rob di kawasan pesisir juga menjadi faktor yang memperparah kondisi banjir,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir melalui kolaborasi lintas wilayah dan lintas instansi. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mendorong upaya penanganan yang lebih komprehensif dengan melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Saya juga sudah menyampaikan kepada pemerintah provinsi agar penanganan tidak hanya dilakukan melalui normalisasi sungai di wilayah hilir saja, tetapi juga harus disertai dengan upaya perbaikan di wilayah hulu agar aliran air dapat dikelola dengan lebih baik,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mochammad Dian Alma’ruf, menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepakatan tersebut merupakan langkah awal untuk memperkuat koordinasi dan pelaksanaan program penanganan banjir di Kabupaten Bekasi.
Ia berharap kerja sama yang telah disepakati dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai program pencegahan dan pengendalian banjir sehingga potensi bencana banjir tahunan di wilayah Kabupaten Bekasi dapat ditekan secara bertahap.
“Mudah-mudahan setelah adanya nota kesepakatan ini kita dapat melaksanakan upaya pencegahan banjir dengan baik sesuai rencana yang telah disusun, sehingga ke depan kita dapat mengurangi bahkan mengeliminir potensi banjir tahunan di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sejumlah kepala perangkat daerah terkait, serta Plt Kepala BBWS Ciliwung-Cisadane beserta jajaran.(Bgs)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!