JAKARTA, Koranmegapolitan.co.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri acara halal bihalal bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3). Kegiatan tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan kerja antara unsur eksekutif dan legislatif di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dalam suasana penuh keakraban pasca-Idulfitri, pertemuan itu juga menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas pemerintahan, pembangunan daerah, hingga pelayanan publik bagi warga Jakarta.
Pramono menegaskan, keharmonisan hubungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD menjadi salah satu modal penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, sinergi yang terjalin selama ini telah berjalan sangat baik dan perlu terus dijaga ke depan.
"Ini adalah acara yang sangat penting bagi saya dan Pak Wagub dan kami hadir. Karena kenapa kami hadir? Hubungan Pemerintah DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta menurut saya hubungannya sangat, sangat, sangat, sangat harmonis," ujar Pramono.
Ia menyebut, dukungan DPRD DKI Jakarta turut berkontribusi terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Jakarta yang mencapai 5,21 persen pada tahun lalu. Angka tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen.
Selain itu, Pramono juga mengapresiasi peran DPRD saat Jakarta menghadapi tantangan fiskal, termasuk pemotongan dana bagi hasil sebesar Rp15 triliun. Meski demikian, menurutnya, pemerintah daerah tetap mampu menjaga prioritas anggaran pada sektor-sektor mendasar.
"Kita melalui masa yang tidak gampang dengan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Relatif APBD kita di tahun lalu hampir semua sesuai dengan target," kata dia.
Pramono menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya soliditas antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Jakarta. Ia pun mengajak semua pihak untuk terus menjaga komunikasi yang baik, termasuk dengan pemerintah pusat.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai suasana kondusif yang saat ini dirasakan warga Jakarta tidak terlepas dari sinergi yang telah dibangun antara eksekutif dan legislatif. Ia berharap hubungan yang sejuk tersebut dapat terus dipertahankan hingga akhir masa jabatan.
"Suasana teduh sejuk dirasakan oleh masyarakat Jakarta dan insyaallah mudah-mudahan ke depan sampai akhir jabatan kita suasana ini terus bertahan," ujar Khoirudin.
Dalam kesempatan itu, Khoirudin juga menyoroti pentingnya pengawalan terhadap implementasi Pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang kekhususan Jakarta. Menurut dia, terdapat 15 kewenangan khusus yang harus tetap dijaga agar kewenangan daerah tidak tereduksi.
"Ada 15 kekhususan yang harus kita kawal agar hak-hak pemerintah daerah tidak diambil oleh pusat. Pada hakikatnya pemerintah pusat hanya pada ranah NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria), sedangkan eksekusi ada di Pemda DKI Jakarta," jelas dia.
Tak hanya membahas tata kelola pemerintahan, Khoirudin juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan Jakarta dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Ia menyinggung dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi, termasuk sektor pangan.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait, khususnya Komisi B DPRD DKI Jakarta, untuk ikut mengawal ketahanan pangan ibu kota agar kebutuhan masyarakat tetap terjamin.
"Saya mengharapkan Komisi B bersama-sama untuk mengawal agar ketahanan pangan kita yang penduduk Jakarta ada 11,8 juta siang hari, 10,6 juta malam hari betul-betul terjamin," kata Khoirudin.
Melalui momentum halal bihalal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta menegaskan komitmen untuk terus menjaga sinergi, stabilitas, serta arah pembangunan Jakarta di tengah berbagai tantangan nasional maupun global.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!